RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (RTPP)_SlideAXL

OTT KPK, MASIH EFEKTIFKAH? SUDAH SAATNYA REKONSILIASI KORUPSI NASIONAL

Judul tulisan diatas adalah pertanyaan yang menggelitik benak dan pikiran kita mengenai sejauh mana kesaktian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sudah cukup lama diterapkan oleh KPK dan telah memakan banyak korban yaitu para pelaku tindak korupsi. Namun sampai kini OTT yang sebenarnya menakutkan itu terbukti belum dapat membuat ciut nyali para pelaku korupsi. Ibarat dalam peperangan, KPK dapat memenangkan pertempuran namun belum bisa memenangkan peperangan. OTT belum efektif memberantas korupsi sebagaimana penangkapan-penangkapan KPK lainnya tanpa OTT.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa para pelaku tindak korupsi di segala kalangan sebenarnya masih memiliki keberanian untuk melawan dengan mengabaikan usaha-usaha KPK dalam memberantas korupsi. Segala daya upaya ditempuh oleh para koruptor demi mengakali hukum dan para penegak hukum antara lain KPK. Jadi, pemberantasan korupsi bukan hal mudah yang hanya menjadi tanggung jawab KPK dan institusi penegakan hukum lainnya, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita semua yang menginginkan Indonesia bersih. Lembaga Transparency International (TI) dalam rilis data indeks persepsi korupsinya untuk tahun 2015 menempatkan Indonesia pada peringkat 88 dari 168 negara yang diamati. “Negara di peringkat teratas adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan Somalia,” ujar Direktur Program Transparency International Indonesia, Ilham Saenong, saat mengumumkan hasil riset mereka di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016. Peringkat Indonesia ini menunjukkan fakta bahwa masih banyak kasus korupsi yang terjadi. Dengan demikian dibutuhkan kerja keras untuk menekan tingkat korupsi.
OTT dapat dikatakan cukup efektif dengan keberhasilannya menangkap para koruptor entah itu  pejabat-pejabat seperti para bupati, walikota, gubernur, anggota DPR dan DPRD, para penegak hukum seperti hakim, jaksa, ketua Mahkamah Konstitusi, ketua partai politik, sampai terakhir bahkan seorang  Irman Gusman, ketua lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terbilang cukup kredibel pun terjerat OTT. Fakta tertangkap tangannya para pelaku korupsi yang rata-rata merupakan pejabat dan penyelenggara negara menguatkan pandangan bahwa kekuasaan memang erat hubungannya dengan uang, tidak perduli siapapun dia. Kekuasaan yang besar cenderung membuka ruang bagi para pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Dan korupsi adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan banyak orang.
Sampai saat ini sudah banyak pelaku korupsi yang ditangkap dan terjerat hukum, entah itu dengan cara OTT maupun bukan. Nama-nama terkenal seperti Irjen Djoko Susilo, Lutfi Hassan Ishaaq, Rudi Rubiandini, Ratu Atut Chosiyah, Miranda Goeltom, Damayanti Wisnu Putranti, Aulia Pohan, Muhammad Nazaruddin, Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Sutan Bhatoegana sampai dengan Akil Mochtar dan Irman Gusman adalah  nama-nama besar yang harus terhenti karier dan sepak terjangnya lalu meringkuk di bui akibat perbuatan korupsi.
Namun mengherankan pula bahwa umumnya ekspresi yang ditunjukkan oleh para koruptor ini setelah terkena kasus malah jauh dari raut penyesalan atau malu. Senyum sana sini dan komentar-komentar pembelaan diri masih saja keluar dari mulut mereka meskipun khalayak sudah tahu bahwa para koruptor ini terkena OTT alias tertangkap tangan dengan barang bukti yang kuat sehingga seharusnya tidak punya muka lagi atau malu luar biasa. Respon para koruptor ini malah terbalik habis. Lihat bagaimana mereka memainkan ekspresi memelas minta perhatian dengan mengatakan bahwa KPK salah tangkap, KPK keliru dalam proses penangkapan sehingga melanggar hukum dan oleh karena itu maka selanjutnya mereka akan mempraperadilankan KPK. Selain itu ada ucapan-ucapan bahwa mereka saat ini sedang dicobai oleh Tuhan, mereka dizalimi, mereka menjadi korban permainan politik dan berbagai alasan lainnya. Permainan ekspresi dan kata-kata para tersangka korupsi ini mendapatkan tanggapan beragam yang dapat membentuk opini publik. Banyak orang yang mendukung tindakan KPK menangkap para koruptor namun ada pula orang-orang yang memberi simpati terhadap para koruptor disebabkan hal-hal subyektif misalnya seperti terharu dengan gaya mereka yang tiba-tiba sangat agamais, terpesona oleh kegantengan atau kecantikan, santun, menggunakan simbol-simbol agama yang menonjol, nada suara yang sendu seakan-akan merekalah korban perbuatan zalim KPK dan lain sebagainya. Opini terbentuk secara cepat pula karena luasnya media sosial yang beredar di masyarakat.
Sebenarnya, tujuan yang ingin dicapai oleh para tersangka koruptor dengan cara upaya pembentukan opini masyarakat adalah untuk mempengaruhi proses peradilan dengan harapan mendapatkan kebebasan atau pengurangan masa hukuman yang dituntut kepada mereka. Tren hukuman ringan terhadap para koruptor terus berlangsung selama 5 tahun terakhir dan apabila tidak ada tindakan pembenahan maka ringannya hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi akan terus menjadi tren yang secara perlahan menggerogoti kewibawaan hukum dan semangat kerja para penegak hukum termasuk KPK. Di lain pihak, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil akan menipis. Dalam jangka panjang, upaya pemberantasan korupsi mungkin akan menjadi upaya kosong yang lemah di dalam eksekusi. Dilansir BBC.com, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat di tiga lembaga peradilan yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tinggi (PT) memperlihatkan hal tersebut. Mereka mengungkapkan adanya 384 vonis kasus korupsi selama semester pertama tahun 2016. Dari jumlah itu, 71,6 persen atau 275 terdakwa kasus korupsi divonis relatif ringan dengan kisaran hukuman hanya satu hingga empat tahun penjara saja.
Data ICW diatas memberikan fakta bahwa bahkan untuk 6 bulan pertama tahun 2016 saja terdapat lebih dari setengah bagian yaitu 71,6% (275 orang terdakwa) kasus korupsi yang divonis relatif ringan. Bayangkan, dengan jumlah nilai korupsi yang variatif, seseorang dihukum relatif ringan maka akan sangat menguntungkan bagi koruptor yang mencuri uang negara dalam jumlah  besar. Efek lanjutannya sungguh buruk karena nyali para pelaku korupsi akan semakin besar. Bagaimana tidak terjadi demikian jika dalam perhitungan mereka dengan korupsi dalam jumlah besarpun akan dihukum dengan hukuman yang relatif ringan. Inilah perang melawan korupsi yang sesungguhnya. OTT hanyalah seuntai pertempuran dalam rangkaian peperangan melawan korupsi. Dengan demikian, OTT tidak akan efektif apabila tidak ditunjang oleh dukungan untaian-untaian pertempuran lain. 
Selain vonis yang ringan yang dapat disinyalir sebagai salah satu cara melemahkan upaya KPK di dalam memberantas korupsi, perlawanan terselubung yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK dilakukan dengan cara membangun citra publik bahwa KPK tidak netral dan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. KPK digambarkan sebagai tukang gebuk suatu kelompok politik kepada kelompok politik lain yang berseberangan. Selain itu, peran para legislator di Senayan seringkali turut membebani upaya KPK dalam memberantas korupsi. Dengan dalih bahwa mereka adalah wakil-wakil rakyat yang terhormat yang membawa aspirasi masyarakat, seringkali para anggota dewan perwakilan rakyat ini memunculkan berbagai wacana perubahan UU yang secara substansif membuat posisi dan kewenangan KPK menjadi berkurang dan lemah. Ibaratnya, mereka berupaya mengebiri kewenangan-kewenangan  krusial KPK yang telah sering digunakan untuk menangkap para pelaku korupsi. Tentu  kita masih ingat upaya sekelompok legislator di Senayan yang hendak merevisi UU No. 30/2002 tentang KPK dengan fokus memperketat atau mengurangi kewenangan penyadapan oleh KPK. Menanggapi hal ini, KPK lewat Laode M. Syarif menyatakan tidak sepakat dengan rencana revisi itu. Laode menuturkan, KPK memiliki aturan ketat saat akan melakukan penyadapan terkait kasus yang diselidiki. Dengan demikian, muncul kecurigaan publik bahwa upaya sekelompok legislator di Senayan hanyalah ekspresi ketakutan mereka akibat telah begitu sering rekan-rekannya ditahan dengan cara OTT maupun akibat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
Apabila diperhatikan lebih jauh, sebenarnya kelemahan penanganan kasus-kasus korupsi terletak pada lemahnya kuasa eksekusi. Ringannya hukuman para pelaku korupsi membangun rasa percaya diri para koruptor dengan perhitungan bahwa jikapun sedang apes dan tertangkap maka proses hukum dapat diatur sehingga hukuman yang akan jatuh ringan-ringan saja. Ringannya hukuman tentu mengikis rasa takut dan menghilangkan efek jera para pelaku korupsi. Dengan demikian terbuka wacana mengenai perlu diterapkannya hukuman mati bagi pelaku korupsi kelas kakap yang merampok uang negara dalam jumlah besar. Namun wacana seperti ini tidak mulus untuk disuarakan sebab adanya tentangan dari kelompok aktivis HAM. Memang, pertentangan akan terjadi dalam  menanggapi isu pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor kelas kakap namun, perlu untuk mempetimbangkan hal-hal krusial yang mendasari pilihan hukuman mati.
Benyamin Mangkoedilaga, seorang mantan hakim agung, mengungkapkan Kepada Suara Karya sebagaiman dikutip dalam website kpk.go.id bahwa ketidakinginan hakim menerapkan hukuman mati terhadap koruptor bisa jadi karena kepentingan politik atau hal lainnya. Sebaliknya, hakim dalam memutus perkara justru cenderung jauh dari rasa keadilan masyarakat."Padahal, saya sangat setuju kalau koruptor itu dihukum mati. Sebab, hukuman mati merupakan upaya pemberantasan korupsi yang memberikan efek jera. Saya sendiri saat menjadi hakim pernah memvonis mati koruptor, kalau tidak salah tahun 1986," ujar Benjamin. Senada, peneliti hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilam Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan, penerapan hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sehingga tidak perlu lagi ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut. Penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi kelas kakap yang merampok uang negara dalam jumlah besar sehingga membawa kerugian langsung bagi masyarakat luas perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan contoh-contoh kongkrit yang telah diterapkan oleh pemerintah negara lain seperti di Cina. Bandingkanlah begini ; Cina, negara berhaluan komunis yang masih menekan kebebasan beragama masyarakatnya, dalam praktek ternyata berani dan tidak tanggung-tanggung untuk menerapkan ajaran agama seperti kejujuran. Barangsiapa yang tidak jujur, misalnya pejabat publik yang korupsi, maka akan langsung diadili dan dikenakan hukuman yang setimpal bahkan sampai hukuman mati. Kondisi terbalik malah terjadi di Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika pemerintah Cina yang komunis, ateis dan anti agama bisa mempraktekan nilai-nilai keagamaan secara nyata, maka para pejabat korup di Indonesia hanya bisa berteori, beretorika dan bermulut manis tentang penerapan nilai-nilai keagamaan yang riil. Presiden Cina Xi Jinping sejak dilantik pada 14 Maret 2013 membuat gebrakan dengan mengobarkan perang total melawan korupsi. Situs www.merdeka.com  dalam artikelnya pada Sabtu, 1 November 2014 pkl. 07:19 dengan judul Nekat Korupsi, Menteri Sampai Jenderal Di China Ini Dihukum Mati memberitakan langkah berani Xi Jinping yang komunis itu. Sebelum Jinping berkuasa, pemberantasan korupsi marak tapi kurang mengerikan buat koruptor kakap. Dulu, pejabat yang juga anggota Partai Komunis China bisa memanfaatkan koneksi politik untuk menghindari bui. Tapi Presiden ke-7 China itu punya strategi lebih canggih dibanding para pendahulunya dalam memberantas korupsi. Tahu hukuman mati tak akan efektif bila hanya menimpa pelaku rendahan, dia menargetkan pejabat tinggi dulu yang kena vonis paling berat. Khususnya menteri dan pejabat tinggi sekelas direktur jenderal. Sang presiden punya ungkapan terkenal soal strateginya dalam pemberantasan korupsi. "Saya mengincar macan, baru berikutnya lalat."
Namun memang jika dikaji lebih dalam, hukuman mati hanya dapat diterapkan jika terdapat bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan dan telah jelas bahwa sang terpidana memang benar-benar memiliki niat jahat untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara merugikan negara dan masyarakat luas. Selain itu, patut dipahami bahwa hukuman mati tidak akan secara langsung menghilangkan korupsi jika sistem bobrok yang telah membudaya selama ini tidak dipangkas dan diberantas. Mentalitas korup di segala kalangan muncul tidak sekonyong-konyong. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) berusia muda yang awalnya memiliki idealisme dan integritas, akan tergerus idealisme dan integritasnya secara perlahan apabila berada dalam sistem kerja yang buruk di instansinya. Tekanan dari atasan yang sudah bermental korup, godaan gaya hidup di sekelilingnya yang mendewakan kemewahan dan kenikmatan, hedosime, konsumerisme, gengsi dan persaingan antara rekan kerja dan lingkungan di sekitarnya pasti memberi pengaruh buruk terhadap sikap para ASN muda. Perbuatan korup yang awalnya dilakukan dengan takut-takut sebab bertentangan dengan hati nurani lama-kelamaan mulai dinikmati. Kebiasaan salah yang akhirnya menjadi benar karena dilakukan secara berulang dan terus menerus telah memutarbalikan kebenaran. Dalam sistem inilah korupsi tumbuh subur dan bahkan dianggap biasa. Berbagai dalih yang disampaikan hanyalah bungkusan kotor untuk menutup perbuatan korupsi yang memalukan.
Pada tahapan seperti ini maka penerapan hukuman mati belum tentu dapat langsung memberikan efek jera dan takut bagi pelaku tindak pidana korupsi supaya tidak mengulangi perbuatannya. Apalagi jika dikaitkan dengan sifat manusia yang tidak pernah puas. Keinginan hati yang tidak terbatas yang bertemu dengan berbagai pengaruh lain seperti gaya hidup, gengsi dan keinginan menjadi kaya telah mendorong para pelaku korupsi untuk lebih berani lagi menghadapi risiko. Misal tertangkap berarti mati namun jika lolos berarti kekayaan yang berlimpah.
Karena tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini sudah berskala nasional dan menjadi ancaman nyata terhadap eksistensi NKRI selain bahaya narkoba, maka diperlukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya. Korupsi sudah menggurita dan melibatkan hampir semua kalangan yang ada di Indonesia mulai dari para pejabat tinggi negara seperti menteri dan anggota DPR & DPD sampai kepada pejabat tingkat kelurahan. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk memerangi korupsi secara mutlak sebab tidak semua tindakan korupsi dapat diketahui atau terbongkar. Masih banyak pelaku praktek korupsi yang bebas berkeliaran dan terus menjalankan aksinya. Sikap bermuka dua ditambah dengan penggunaan simbol-simbol agama untuk menutupi kejahatannya cukup sukses menipu masyarakat sekitarnya. 
Dalam situasi ini, upaya OTT KPK maupun upaya penegakan hukum lain akan menjadi sangat sulit dan mengalami hambatan berat. Untuk itu dibutuhkan aksi rekonsiliasi korupsi nasional dimana dalam aksi ini, seluruh masyarakat Indonesia dipimpin oleh presiden RI berdamai dan saling memaafkan. Dalam konsep rekonsiliasi korupsi nasional maka segala kasus pidana korupsi yang ada dimaafkan dan dianggap selesai. Semua kesalahan para pelaku praktek korupsi dianggap tidak ada lagi karena sudah dimaafkan. 
Dengan rekonsiliasi ini, bangsa Indonesia melakukan perdamaian dan pembaharuan diri. Kita semua berjanji secara menyeluruh setelah melakukan perdamaian bahwa setelah rekonsiliasi ini kita tidak akan lagi melakukan korupsi di semua lini kehidupan dan berani untuk hidup dan bekerja dengan jujur. Adapun konsep teknis dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan rekonsiliasi korupsi nasional tentu harus dibahas dan dipersiapkan dengan matang sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dengan pelaksanaannya. Untuk hal itu diperlukan kerja keras pemerintah yang mesti didukung oleh seluruh komponen bangsa Indonesia di segala lapisan masyarakat. Perlu disadari bahwa perlu waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan rekonsiliasi  korupsi nasional. Diperlukan kajian mendalam mengenai konsep ini, bagaimana teknis pelaksanaannya, dampaknya, prospeknya dan berbagai kajian lain yang berkaitan.
Jika setelah rekonsiliasi korupsi nasional selesai dilaksanakan dan masih terdapat orang yang berani melakukan tindak pidana korupsi dalam jumlah besar dengan batasan minimal tertentu maka penerapan hukuman mati harus dilaksanakan tanpa ada rasa belas kasihan. Pada tahapan ini, pelaku praktek korupsi sudah dianggap sebagai manusia yang tidak memiliki hak asasi lagi atau dengan kata lain, negara telah mencabut hak asasi orang tersebut. Dengan demikian, jika telah melewati proses hukum yang bersih dan adil maka pelaku korupsi tersebut harus segera dieksekusi sehingga ada keadilan hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tindakan keras hukuman mati ini merupakan perwujudan hukum yang dilakukan sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Tentu saja penjatuhan hukuman mati bukan hal main-main sehingga penegak hukum haruslah memiliki integritas kuat dan kapabilitas dalam penerapan aturan sebab suatu peradilan akan adil manakala semua pihak yang terlibat di dalamnya bersih.
Selanjutnya, dalam penerapan hukuman mati, perlu dicontoh strategi yang dijalankan oleh presiden Cina Xi Jinping dengan mengincar macan dahulu baru menggebuk lalat. Korupsi yang sistematis didalam prakteknya tidak dapat dilakukan secara individual atau berdiri sendiri. Korupsi terjadi karena para atasan yang umumnya pejabat memberi ruang dan menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Para atasan ini bersikap subyektif dengan menggunakan kekuasaannya untuk menekan para bawahannya. Akibatnya, para bawahan yang tidak berani melawan dan tidak memiliki banyak pilihan dengan terpaksa turut serta terlibat dalam praktek korupsi. Dengan demikian jika para macan ini sudah dibersihkan terlebih dulu maka lebih muda untuk membersihkan lalat-lalatnya.
Memang, karena sampai kini pemerintah Indonesia belum melangkah dengan berani seperti pemerintah Cina maka masih ada keraguan dalam hati kita tentang efek jera jika hukuman mati jadi diterapkan selepas adanya rekonsiliasi korupsi nasional. Namun percayalah bahwa nyawa seseorang amatlah berarti sehingga hanya orang gila saja yang rela mati hanya demi sejumlah besar uang. Apa artinya HAM jika praktek-praktek korupsi terus menggerogoti hak-hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Hukuman mati bukanlah hal tabu jika memang pelaku tindak kejahatan sudah melakukan kejahatan luar biasa. Korupsi dengan nilai tertentu dapat dipandang sebagai kejahatan luar biasa.
Mari bersatu berantas korupsi...sudah saatnya para macan dihajar dan para lalat digebuk! 
AXL



 

TUHAN & AGAMA DIMASA KINI

FENOMENA AGAMA SEBAGAI KOSMETIK SOSIAL, TOPENG HIPOKRASI DAN DAGANGAN POLITIK (Artikel 2)

      Saat ini agama bukanlah lagi penuntun nurani manusia ke jalan yg benar namun bertransformasi secara perlahan menjadi kosmetik sosial, topeng hipokrasi dan dagangan politik. Kita beragama di dalam KTP namun mengabaikan ajaran2 suci agama di dalam berperilaku_DT

Agama muncul sebagai jawaban akan kekosongan dan keterbatasan daya pikir dan daya jangkau nurani manusia. Agama, secara prinsipil, apapun agama itu, memberi arahan relasi baik antara manusia dan Tuhan serta relasi baik antar manusia dengan sesamanya, bahkan juga dengan alam di sekitarnya. Agama secara praktis menuntun hidup manusia agar jauh dari hal2 tercela dan hal2 buruk. Maksudnya adalah bagaimana manusia dapat mengekang hasrat2 liarnya dengan aturan2 moral yang jelas dan sanksi2 tertentu.

Namun dewasa ini, agama telah kehilangan makna. Agama telah menjadi kosmetik sosial dimana agama digunakan sebagai alat pencitraan diri seseorang di dalam lingkungan sosial dengan berbagai motivasi dan tujuan yang secara umum tidak jauh dari kekuasaan, ketenaran, harta dan kenikmatan2 duniawi. Dengan lapisan kosmetik agama, latar belakang asli seseorang yang sebenarnya ditutupi sehingga yang nampak adalah gambaran atau citra yang baik, alim, bijaksana, takwa dan beriman. Simbol2 agama sengaja digunakan dan ditonjolkan dibarengi dengan tingkah laku santun hasil polesan sehingga banyak orang yang tidak waspada dan kritis gampang sekali tertipu.

Ajaran agama yang bernilai luhur, baik dan indah telah secara sadar dan sistemik diubah menjadi topeng2 yang menutup kemunafikan manusia. Lihat dan perhatikan bagaimana para koruptor yang telah dengan sadar menjarah uang negara dan ikut berkontribusi di dalam proses pemiskinan rakyat Indonesia tiba2 berubah menjadi santun dan alim dengan dibungkus oleh atribut2 dan simbol2 agama. 

Selain itu, pandanglah realitas dimana agama adalah dagangan laris bagi para pelaku politik di negeri ini. Lihat bagaimana demi mendapat simpati dari masyarakat, seorang tokoh politik tiba2 menjadi perduli terhadap tokoh2 agama dan lembaga2 pendidikan agama. Perhatikan bagaimana para politikus menjadikan agama sebagai komoditi politik dimana secara faktual rakyat menjadi saksi bagaimana sekelompok masyarakat minoritas penganut agama tertentu menjadi sangat sulit untuk menjalankan kewajiban agamanya berupa kebebasan beribadah. Bagaimana mungkin kebebasan beragama yang diatur di dalam konstitusi menjadi begitu sulit diterapkan di lapangan. Bukankah agama yang sejati tujuannya membebaskan manusia dari penderitaan dan rasa takut, bukan sebaliknya, mengekang manusia di dalam ketakutan dan intoleransi?

 

Menurut saya, secara prinsipil agama mestilah dibersihkan dari kepentingan2 politik. Nilai2 suci dan luhur agama yang sebenarnya jauh dari sikap kekerasan, seharusnya tidak dipadukan dengan kepentingan2 politik yang kotor, munafik dan penuh dengan tipudaya.

pergeseran nilai dewasa ini yang menjadi semakin liberal secara langsung berbenturan dengan nilai2 agama yang masih dianut oleh masyarakat Indonesia. Karena posisi  dan peran agama masih kuat di Indonesia maka pilihan terbaik bagi orang2 yang tidak dekat dengan agama adalah berlaku munafik dengan polesan kosmetik sikap yang seakan akan sangat agamis, namun sebenarnya sangatlah liberal. Memang patut disayangkan bahwa tanpa sadar pemerintah telah menciptakan kondisi yang mendorong rakyat Indonesia untuk berperilaku munafik soal agama. Perhatikanlah kartu identitas atau KTP anda. Kenapa harus mencantumkan informasi agama? Apakah faedahnya? Secara prinsip tidak ada manfaatnya. Seharusnya tidak boleh ada pengkotak-kotakan masyarakat dengan sengaja mencantumkan kolom agama di KTP karena akan secara tidak sadar akan memberi pengaruh buruk. Ada penduduk yang menganut agama mayoritas akan merasa bangga, bukan karena kualitas iman dan takwanya tetapi karena merasa menjadi golongan mayoritas secara kuantitas. Sebaliknya, penganut agama minoritas mungkin akan merasa inferior terhadap kenyataan  bahwa ia masuk ke dalam golongan penganut agama yang sedikit penganutnya. 

Maksud saya di sini bahwa sudah saatnya kita bersikap arif. Hilangkanlah kolom identitas agama dari KTP karena agama tidak memiliki relevansi nyata dengan identitas diri seseorang. Relasi antar umat beragama jangan diatur dengan sistematis. Biarkanlah itu mengalir alami di antara kelompok masyarakat yang ada. Semoga agama tidak hanya menjadi kosmetik sosial semata namun dapat menjadi penuntun penting bagi manusia untuk membangun relasi baik dengan Penciptanya, dengan sesama umat manusia dan dengan alam di sekelilingnya.

AXL

TUHAN

EKSISTENSI TUHAN (Artikel 1)

1      "Kalau segala sesuatu terjadinya serba kebetulan maka pasti Tuhan tidak ada"...DT

     Saya kadangkala, jika melihat pemandangan alam yang indah, lautan luas dengan aneka ragam isinya, langit yang cerah ataupun bintang2 dan sinar bulan yang lembut di malam hari, tumbuh2an yang beraneka ragam dan hewan yang bermacam-macam, selalu  kagum. Kekaguman itu adalah ekspresi saya untuk merespon apa yang saya lihat dan rasakan. 

 

Di lain waktu saya sering berpikir betapa rumitnya sistem organ manusia sebagai mahkluk hidup. Saya sering bertanya-tanya kenapa manusia memilik 2 buah mata, 1 hidung dengan 2 lubang lubang hidung, 2 kuping, 2 tangan, 2 kaki, lima buah jari di masing-masing kaki dan tangan?  Kenapa sistem organ tubuh manusia yang sedemikian kompleks dapat saling berkoordinasi dengan baik di dalam merespon rangsangan atau informasi  yang ditangkap oleh panca indra?

Selain itu, masih sangat2 banyak fenomena alam, fakta2 dan hal2 lain yang memunculkan pertanyaan bagi saya. Apakah segala sesuatu dapat terjadi begitu saja? Apakah segala hukum alam yang memenuhi aturan2 tertentu hanya suatu kebetulan saja?

Mustahil adanya bahwa tidak ada suatu penyebab yang menyebabkan itu semua. Kehidupan di bumi, eksistensi alam semesta dan kenyataan2 serta fenomena2 tak terbantahkan yang ada setiap hari pasti digerakan atau diatur oleh sesuatu. Suatu kekuatan maha dahsyat yang berkuasa, sangat cerdas, dan berkemampuan sempurna. Saya yakin bahwa itulah Tuhan. Entah dimana Dia berada, yang pasti Dia sangat hebat. Tidak mungkin bahwa segala sesuatu hanya kebetulan belaka.

Saya telah membaca beberapa referensi para atheist atau para ilmuwan jenius yang dapat menjelaskan, walaupun dengan penjelasan rumit yang perlu waktu untuk memahaminya, bahwa tidak ada hubungan antara Tuhan dan berbagai fenomena alam yang terjadi. Misalnya asal muasal alam semesta yang menurut beberapa teori berasal dari ledakan besar atau big bang. Hanya saja penjelasan ini tidaka dapat menjelaskan apa yang terjadi sebelum itu. Kondisi apa yahg ada sebelum ledakan besar tersebut. Sehingga garis waktu seakan berawal dari suatu ledakan besar yang mengawali terbentuknya alam semesta yang kemudian membentuk alam semesta dan segala bentuk peradaban sampai saat ini. Dengan demikian, penjelasan2 yang ada sebenarnya masih sangat terbatas dan belum dapat menjangkau kepada suatu penyebab utama dari segala sesuatu. Di sinilah terletak misteri yang tak terpecahkan dan tak terselami.

Sampai kepada titik ini, kemudian saya mengkonstruksi pemahaman sederhana  bahwa adalah mustahil bahwa segala sesuatu yang ada terjadi secara kebetulan. Semua yang ada terjadi dengan disengaja dan mengikuti aturan tertentu serta dikendalikan oleh suatu oknum tertentu yang mahakuasa yaitu TUHAN!

Kenapa kita manusia harus percaya atau mungkin terpaksa mempercayai eksistensi Tuhan? Jawaban paling sederhana dan logis adalah karena kita manusia belum sanggup atau mungkin tidak akan pernah sanggup untuk menjawab segala pertanyaan yang ada di dalam benak kita maupun yang ada di sekeliling kita maupun yang ada di alam semesta ini. Begitu banyak misteri yang tidak dapat kita pecahkan. Begitu luas rahasia alam yang tersembunyi sehingga menjadi tidak masuk akal apabila kita manusia, dengan rapuh dan terburu-buru, dilandasi pemikiran2 putus asa yang tergambar dalam pandangan yang cenderung menyederhanakan dan mereduksi sebab musabah segala sesuatu, langsung menyimpulkan bahwa karena Tuhan itu tidak ada, tidak nampak dan tidak dapat didefinisikan secara materi maka Tuhan itu tidak ada.

Pandangan negasi akan eksistensi Tuhan yang berakar kepada paham simplifikasi dan reduksionisme secara umum menjadi populer di tengah kehidupan masyarakat yang hidup di dalam rutinitas penuh tekanan. Serangan paham hedonisme dan materialisme yang gencar secara perlahan meminggirkan pemikiran dan pembelaan logis bahwa bukan karena sesuatu itu tidak nampak maka sesuatu itu tidak ada.

 Para atheist atau pengingkar Tuhan mengalami kesulitan luar biasa untuk dapat menjelaskan dengan baik bahwa apakah logis apabila struktur kehidupan yang kompleks dapat terjadi dengan sendirinya tanpa ada suatu kekuatan dahsyat yang menggerakannya?

Perkembangan ilmu pengetahuan modern yang cepat, revolusioner dan semakin mapan pada gilirannya telah berhasil menjawab berbagai pertanyaan dan masalah yang ada. Rasa penasaran manusia menjadi mesin pendorong yang kuat baginya untuk mencoba terus menerus membuka tudung misteri alam semesta. Namun sampai dimanakah batas misteri itu tercapai? Kapankah tudung misteri itu terangkat? Tidak ada yang tahu pasti...

Dengan demikian di dalam keterbatasannya, ketidaktahuannya dan segala kekurangannya maka menjadi sangat logis bagi seluruh umat manusia untuk mengakui bahwa Tuhan itu ada...

 Jangan hanya sibuk mencari Tuhan di dalam kitab-kitab, rumah-rumah ibadah, kotbah-kotbah, doa-doa yang panjang dan bertele-tele namun carilah Tuhan disekeliling kita, dalam pemandangan yang indah, bunga-bunga yang mekar semerbak, matahari yang bersinar hangat, hujan yang menyuburkan, laut yang luas, angin sepoi-sepoi, sanak saudara kita yang perlu pertolongan, para pengungsi, para orang sakit, anak yatim piatu, janda-janda yang memerlukan uluran bantuan dan alam semesta karena sesungguhnya disitulah Tuhan bersemayam...AXL